Pemerintah telah menetapkan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram secara seragam di seluruh daerah. Namun, kebijakan ini mengabaikan perbedaan kualitas GKP antarwilayah, yang sebenarnya sangat mempengaruhi hasil produksi beras. Kebijakan harga seragam tanpa mempertimbangkan rendemen (hasil beras dari gabah) justru dapat menimbulkan distorsi harga di tingkat eceran.
Di lapangan, harga GKP dari petani tidak berhenti di angka Rp6.500. Setelah ditambah biaya komisi pengepul dan ongkos kirim ke penggilingan, harga GKP bisa menyentuh Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram di penggilingan. Di sisi lain, hasil produksi beras dari 1 kuintal GKP pun sangat bervariasi antar daerah. Misalnya, GKP dari Garut hanya mampu menghasilkan sekitar 47–50 kg beras per 100 kg GKP, yang berarti biaya pokok produksi beras menjadi lebih tinggi.
Dengan rendemen sekitar 47–50%, biaya beras yang dihasilkan dari penggilingan sudah mencapai Rp14.600 hingga Rp15.800 per kilogram. Ini belum termasuk biaya distribusi, pengepakan, margin pedagang, dan lain-lain. Maka sangat wajar jika di tingkat eceran, harga beras bisa menembus Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram, terlebih jika pasokan terbatas atau terjadi lonjakan permintaan.
Sementara itu, daerah dengan kualitas GKP lebih tinggi seperti Karawang, Indramayu, dan Pemalang bisa menghasilkan hingga 53 kg beras dari 100 kg GKP. Hal ini menjadikan GKP di sana bernilai lebih tinggi, bahkan bisa mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram di tingkat petani. Persaingan antarwilayah dan permintaan yang tinggi terhadap gabah berkualitas tinggi turut mendorong naiknya harga GKP secara alami.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa penetapan harga gabah secara seragam tanpa mempertimbangkan kualitas dan rendemen berpotensi memicu lonjakan harga beras di pasar eceran. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan harga dasar gabah agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Tanpa kebijakan yang adaptif, harga beras akan terus melambung dan menekan daya beli masyarakat.(berasgarut.com)
Di lapangan, harga GKP dari petani tidak berhenti di angka Rp6.500. Setelah ditambah biaya komisi pengepul dan ongkos kirim ke penggilingan, harga GKP bisa menyentuh Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram di penggilingan. Di sisi lain, hasil produksi beras dari 1 kuintal GKP pun sangat bervariasi antar daerah. Misalnya, GKP dari Garut hanya mampu menghasilkan sekitar 47–50 kg beras per 100 kg GKP, yang berarti biaya pokok produksi beras menjadi lebih tinggi.
Dengan rendemen sekitar 47–50%, biaya beras yang dihasilkan dari penggilingan sudah mencapai Rp14.600 hingga Rp15.800 per kilogram. Ini belum termasuk biaya distribusi, pengepakan, margin pedagang, dan lain-lain. Maka sangat wajar jika di tingkat eceran, harga beras bisa menembus Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram, terlebih jika pasokan terbatas atau terjadi lonjakan permintaan.
Sementara itu, daerah dengan kualitas GKP lebih tinggi seperti Karawang, Indramayu, dan Pemalang bisa menghasilkan hingga 53 kg beras dari 100 kg GKP. Hal ini menjadikan GKP di sana bernilai lebih tinggi, bahkan bisa mencapai Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram di tingkat petani. Persaingan antarwilayah dan permintaan yang tinggi terhadap gabah berkualitas tinggi turut mendorong naiknya harga GKP secara alami.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa penetapan harga gabah secara seragam tanpa mempertimbangkan kualitas dan rendemen berpotensi memicu lonjakan harga beras di pasar eceran. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan harga dasar gabah agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Tanpa kebijakan yang adaptif, harga beras akan terus melambung dan menekan daya beli masyarakat.(berasgarut.com)